BAB 1 Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana Atau Profesional

 

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kemampuan Utuh Sarjana Atau Profesional

September 27, 2024

Syahrani Puan Moredi
NIM 12405061060098
1C 
Kesejahteraan Sosial
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta


RANGKUMAN HASIL PRESENTASI BAB 1 DARI KELOMPOK 1 

Pengertian PKN

  1. Secara Etimologis : berasal dari kata "pendidikan" dan "kewarganegaraan". Pendidikan yang berarti usaha sadar dan terencana agar peserta didik aktif mengembangkan potensi diri, sedangkan kewarganegaraan berarti segala hal-hal yang berhubungan dengan warga negara. 
  2. Secara Yuridis : membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 
  3. Secara Terminologis : program pendidikan berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber pengetahuan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. 

Kenapa PKN Diperlukan?

  1. Sebagai pembentukan karakter, untuk membangun rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
  2. Kesadaran bernegara, untuk meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban serta partisipasi. 
  3. Penguatan demokrasi, untuk membekali pengetahuan tentang prinsip demokrasi. 
  4. Menumbuhkan kesadaran nasionalisme
  5. Penguatan demokrasi

Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik

Secara Historis, 
Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaaan dan cita-cita Indonesia merdeka. 

Secara Sosiologis,
Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.

Secara Politis
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.

Dinamika dan Tantangan 

Masa awal kemerdekaan (1945-1950) 
  • Dinamika : fokus nasionalisme, kesadaran bangsa, dan pancasila. 
  • Tantangan : infrastruktur pendidikan minim & instabilitas politik. 
Demokrasi Liberal (1950-1959) 
  • Dinamika : sistem multi-partai, beragam ideologi. 
  • Tantangan : pergantian kabinet cepat, ideologi partai mempengaruhi kurikulum. 
Demokrasi Terpimpin (1959-1966) 
  • Dinamika : untuk menguatkan NASAKOM dan integrasi nasional. 
  • Tantangan : sebagai alat indoktrinasi ideologi negara. 
Orde Baru (1966-1998) 
  • Dinamika : PMP untuk legitimasi pemerintah. 
  • Tantangan : formalistik, dogmastis, minim diskusi kritis.
Era Reformasi (1998-sekarang) 
  • Dinamika : fokus pada demokrasi, HAM, dan pluralisme. 
  • Tantangan : radikalisme, intoleransi, kurang konsisten. 

Esensi dan Urgensi PKN Untuk Masa Depan

  1. Esensi : menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan keadilan, serta meningkatkan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 
  2. Urgensi : semakin meningkat karena tantangan global. membantu individu memahami isu-isu tersebut dan berkontribusi secara konstruktif. 

Hakikat dan Pentingnya PKN

Untuk menciptakan generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sesama. 

Kesimpulan
Pengetahuan kewarganegaraan adalah langkah awal untuk menopang pengetahuan lain agar masyarakat khususnya para sarjana dan profesional untuk terus memaksimalkan potensinya demi tanah air. Pendidikan kewarganegaraan penting untuk mendorong nilai-nilai moral, etika, kebhinekaan, keadilan sosial, menghadapi globalisasi, polarisasi sosial, dan disrupsi teknologi. PKN dapat mencegah radikalisme, meningkatkan toleransi, dan memajukan kehidupan demokratis yang sehat.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

BAB 5: Hak dan Kewajiban Warga Negara dan negara

 apa itu hak? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu, yang tidak dapat dilakukan oleh pihak lain, dan dapat dituntut secara paksa oleh pihak berkepentingan. apa itu kewajiban? Pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dilakukan atau diberikan oleh pihak tertentu. Kewajiban tidak bisa dialihkan kepada pihak lain dan dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara penting untuk menciptakan hubungan timbal balik yang seimbang. Negara punya tanggung jawab memenuhi hak warga (seperti kebebasan dan keamanan), sementara warga negara wajib patuh pada hukum dan berkontribusi lewat pajak. Keseimbangan ini dibutuhkan untuk menciptakan kestabilan dan keberlangsungan negara demi kesejahteraan bersama. Kenapa Diperlukan Harmoni Kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Harmoni antara kewajiban dan hak negara...
Read more

BAB 9: KETAHANAN NEGARA

 Pengertian dari kata ketahanan sendiri secara etimologi berasal dari kata “tahan” yang artinya adalah, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih serta tidak kenal kata menyerah. Memiliki makna mampu, tahan, dan kuat dalam menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman. Kata nasional berasal dari kata nation yang artinya adalah bangsa. Pengertian nasional dalam KBBI adalah, sesuatu yang berasal dari bangsa sendiri dan mencakup aspekaspek yang berkaitan dengan identitas dan karakteristik suatu bangsa. GPH S.Suryomataraman juga mendefinisikan ketahan nasional menjadi tiga pengertian, yaitu: 1.) Ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin 2.) Ketahanan nasional sebagai kondisi 3.)Ketahanan nasional sebagai strategi  Di level nasional, ketahanan nasional adalah sebuah konsep kenegaraan yang meliputi: 1) Politik: Mengurus stabilitas dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. 2) Sosial-Budaya: Melestarikan bahasa, adat, dan nilai-nilai lokal. 3) Ekonomi: Meningkatkan kemampuan e...
Read more

BAB 4 BAGAIMANA NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD?

  NILAI DAN NORMA KONSTITUSIONAL UUD NRI 1945 DAN KONSTITUSIONALITAS KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UUD Secara Etimologis    Istilah konstitusi dikenal dalam sejumlah bahasa, misalnya dalam bahasa Prancis dikenal dengan istilah constituer, berarti membentuk, pembentukan. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Fungsi Konstitusi    1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya 2. Memberi suatu rangka  dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicitacitakan tahap berikutnya 3. Di jadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya  4. Menjamin hak-hak asasi warga negara. Sumber historis Konstitusi Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan dan upaya membentuk identitas serta cita-cita nasional. Proses penyusunan UUD 1945...
Read more